Economics - Bachelor

Permanent URI for this collection

http://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/10722

Browse

Now showing 1 - 20 of 4620

ABSTRAK PERANAN ANGGARAN PENJUALAN DALAM UPAYA MENUNJANG TERCAPAINYA EFEKTIVITAS PENGENDALIAN PENJUALAN AIR BERSIH (Studi kasus pada PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang)
(Universitas Widyatama, 2009) Maliki, Rengga
Penjualan merupakan hal yang sangat penting dalam perusahaan. Penjualan merupakan bentuk penerimaan dari perusahaan yang dapat membiayai kegiatan operasional dari perusahaan. Untuk menghindari terjadinya kecurangan dan manipulasi dalam penerimaan penjualan yang diterima perusahaan, maka diperlukan penyusunan dan penggunaan beserta pengendalian anggaran yang cukup baik. Dalam penelitian ini, menguji peranan anggaran penjualan dalam upaya menunjang tercapainya efektivitas pengendalian penjualan air bersih pada PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penyusunan anggaran penjualan, mengetahui efektivitas pegendalian penjualan, serta megetahui peranan anggaran dalam menunjang efektivitas pengendalian penjualan air. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap sumber data yang akan dianalisis dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan kuesioner. Dari data yang diperoleh, kemudian dilakukan pengujian hipotesis dan dianalisis dengan menggunakan rank spearman dan koefisien determinasi. Dengan analisis rank spearman diperoleh hasil sebesar 0,803, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara anggaran penjualan dengan efektivitas pengendalian penjualan. Untuk koefisien determinasi sebesar 64,48% menunjukkan besarnya peranan anggaran penjualan terhadap efektivitas pengendalian penjualan. Selain itu untuk pengujian hipotesis menggunakan uji-t, menunjukkan hasil t hitung sebesar 2,53 lebih besar dari t tabel 1,943. Berdasarkan hasil pengujian statistik tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat peranan yang signifikan antara peranan anggaran penjualan dengan efektivitas pengendalian penjualan.
AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN DITINJAU DARI KONSEP GOOD GOVERNANCE ( Studi Kasus pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk )
(Universitas Widyatama, 2006) Damayanti, Ratih
Dalam era globalisasi, tuntutan terhadap paradigma Good Governance dalam seluruh kegiatan tidak dapat dielakkan lagi. Untuk mencapai Good Governance, salah satu hal yang harus dipenuhi adalah adanya transparansi / keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas dalam berbagai kegiatan. Setiap instansi pemerintah, harus memiliki misi, visi, dan tujuan yang ingin dicapai perusahaan serta dapat mewujudkan good governance organisasi, yang salah satu caranya adalah dengan menerapkan akuntabilitas kinerja keuangan. Dengan akuntabilitas kinerja keuangan, akan diperoleh laporan pertanggung jawaban mengenai pengelolaan keuangan organisasi yang handal dan dapat dipercaya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memilih objek penelitian akuntabilitas kinerja keuangan ditinjau dari konsep Good Governance di PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Perusahaan ini merupakan perseroan Terbatas Terbuka, yang telah melakukan dual listing di dalam dan di luar negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif Analitis dengan pendekatan studi kasus, dimana data yang diperoleh selama penelitian ini akan diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang telah dipelajari sehingga diperoleh gambaran yang jelas atas objek yang diteliti agar dapat diambil suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat mengatakan bahwa laporan keuangan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk tahun buku 2003 telah akuntabel ditandai dengan adanya kesesuaian antara indikator dengan hasil observasi yang dilakukan penulis.
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN PANJALU KABUPATEN CIAMIS 2016
(Universitas Widyatama, 2017) Kencana, Nadhira Tiara
Penelitian ini dilakukan terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 di Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terdapat di dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Kecamatan Panjalu, sehingga masalah mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana stratejik dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh organisasi pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan awal dengan efektif dan efisien. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan wawancara. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas Perencanaan, Penatausahaan dan Pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, serta Pembinaan dan Pengawasan sudah cukup baik. namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.
AKUNTANSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk)
(Universitas Widyatama, 2012-06) PRAWESTI, MELATI INTAN
ABSTRAK Akuntansi Sumber Daya Manusia dan Dampaknya Terhadap Kinerja Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk) Akuntansi sumber daya manusia merupakan suatu proses pengidentifikasian dan pengukuran data mengenai sumber daya manusia dan pengkomunikasian informasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan pendekatan akuntansi sumber daya manusia tersebut pengeluaran atas sumber daya manusia diperlakukan sebagai investasi pada manusia yang akan dilaporkan sebagai aset di laporan posisi keuangan perusahaan Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja laporan keuangan berdasarkan akuntansi konvensional, bagaimana menerapkan akuntansi sumber daya manusia pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dan bagaimana kinerja laporan keuangan berdasarkan akuntansi sumber daya manusia, serta untuk mengetahui perbandingan kinerja laporan keuangan berdasarkan akuntansi konvensional dan akuntansi sumber daya manusia Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan studi kasus, dan pengujian hipotesis yang digunakan yaitu uji-t untuk dua sampel yang berpasangan (paired sample t-test). Paired sample t-test yaitu analisis dengan melibatkan dua pengukuran pada subjek yang sama terhadap suatu pengaruh atas perlakuan tertentu, perlakuan yang dimaksud disini adalah melakukan penerapan akuntansi sumber daya manusia terhadap laporan keuangan perusahaan. Sedangkan yang dimaksud dengan data yang berpasangan dalam penelitian ini adalah analisis kinerja laporan keuangan bank berdasarkan akuntansi konvensional kinerja laporan keuangan bank berdasarkan akuntansi sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukan bahwa perbandingan kinerja laporan keuangan dengan menggunakan analisa rasio rentalibilitas seperti ROA, ROE, BOPO dan NPM berdasarkan akuntansi konvensional dan akuntansi sumber daya manusia tidak menunjukan adanya perbedaan yang signifikan. Namun hasil yang menunjukan bahwa memang terdapat perubahan dan perbedaan terkait penerapan akuntansi sumber daya manusia pada bank bjb ini ditunjukan pada analisis descriptif yang disajikan dengan mencari nilai minimun dan maksimum yang menunjukan terdapat selisih rata-rata pada analisa rasio rentabilitas yang digunakan serta adanya perubahan nilai aset, beban, laba dan ekuitas pada laporan keuangan bank bjb. Keywords: human resource accounting, financial report performance
ANALASIS PENGELOLAAN BIAYA OVERHEAD PABRIK UNTUK PENENTUAN HARGA POKOK PRODUK (Studi Kasus pada PT “X” Padalarang)
(Universitas Widyatama, 2007) Dwijayanty, Rima
Dalam suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri,siklus kegiatan usahanya terpusat di bagian produksi dan kegiatan-kegiatan manajemennya pun berhubungan dengan perhitungan dan pengendalian biaya produksi. Oleh karena itu, biaya produksi merupakan komponen terbesar bagi perusahaan yang bergerak di bidang industri, sehingga perlu direncanakan dan dikendalikan. Biaya overhead pabrik merupakan salah satu unsur harga pokok produk, biaya ini merupakan elemen biaya produksi yang relatif besar dan sulit pengendaliannya, serta tidak mudah dibebankan secara langsung kepada suatu hasil produksi tertentu. Untuk itu, manajemen melakukan pengelolaan penerapan biaya overhead pabrik untuk menghasilkan perhitungan harga pokok produk dengan akurat dan teliti. Berdasarkan pada pemikiran di atas, penulis mencoba untuk melakukan penelitian pada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri pensil, yaitu PT. “X”, yang berlokasi di Padalarang dalam skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Biaya Overhead Pabrik untuk Penentuan Harga Pokok Produk.” Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perusahaan mengelola biaya overhead pabrik dan untuk mengetahui memadainya perusahaan dalam mengelola biaya overhead pabrik untuk penentuan harga pokok produk. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus, yaitu teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi yang dilakukan di perusahaan. Hasil penelitian yang diperoleh akan dibandingkan dengan indikator dan variabel yang ada. Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian adalah menunjukkan kesesuaian dengan indikator yang ada. Yaitu perusahaan telah menetapkan anggaran biaya overhead pabrik, mendistribusikan biaya overhead pabrik dengan menetapkan dasar alokasi dari setiap departemen pembantu dengan tarif yang berbeda,mengalokasikan biaya overhead pabrik,menghitung tarif biaya overhead pabrik berdasarkan jam mesin,melakukan perlakuan terhadap selisih biaya overhead pabrik serta menetapkan harga pokok produk. Adapun hasil perbandingan antara biaya overhead pabrik yang dibebankan dan realisasinya terjadi selisih yang menghasilkan favorable sebesar 1,54%.
ANALISA BUDAYA PAJAK, MORALITAS WAJIB PAJAK DAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris pada KPP Madya Bandung)
(Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama, 2022) Kristina, Elsa
Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Madya Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa budaya pajak, moralitas wajib pajak dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Madya Bandung. Pengambilan sampel dilakukan dengan sampling acak sederhana (simpel random sampling). Jumlah sampel ditentukan sebanyak 80 orang. Metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah dengan menggunakan media kuesioner yang disebarkan di KPP Madya Bandung. Uji statistik yang digunakan adalah regresi linier berganda. Penelitian membuktikan bahwa budaya pajak, moralitas wajib pajak dan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pengaruh sebesar 38,1% dengan arah positif, sedangkan 61,9% sisanya dijelaskan oleh faktor – faktor lain yang tidak diteliti.
Analisa Penerapan Metode Penyusutan Aktiva Tetap Dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan Studi Kasus pada Tomodchi Bandung
(Universitas Widyatama, 2004-08) Nugroho, Andi H
ANALISA PENJADWALAN PEMBANGUNAN GARDU INDUK 150 KV DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN WAKTU PENYELESAIAN PADA PT INTAN MUFAKAT RAYA
(Program Studi Manajemen S1 pada Fakultas Ekonomi - Bisnis Universitas Widyatama, 2020) Miftachurrochman, Achmad
Pembangunan gardu Induk 150 Kv bertujuan sebagai pusat penerimaan dan penyaluran daya listrik dengan tegangan yang berbeda beda sesuai dengan kebutuhan. PT. Intan Mufakat Raya adalah perusahaan kontruksi pembangunan jaringan kelistrikan Selama ini perusahaan menggunakan Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan pembangunan menggunakan Network Planning. Network planning adalah salah satu model yang dapat digunakan dalam menyelenggarakan proyek, yang hasilnya berupa informasi mengenai kegiatan – kegiatan yang ada dalam diagram jaringan kerja yang bersangkutan. Pada Network Planning terdapat metode CPM (Critical Path Methode) dan PERT (Program Evaluation and Review Technique) dapat mengetahui jalur kritis dari sebuah proyek yaitu jalur yang tidak dapat dilakukan penundaaan dalam pengerjaan aktivitas proyek. Metode penelitian menggunakan teknik deskriptif metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Perusahaan melakukan penjadwalan menggunakan kurva S, sedangakan menggunakan Network Planning digunakan metode CPM (Critical Path Methode) penyelesain proyek dapat diselesaikan lebih cepat . kemungkinan penyelesain proyek 97,25% dari hasi PERT (Program Evaluation and Review Technique) dengan menggunakan Network Planning dalam penyelesain pembangunan gardu induk dapat menghemat waktu. Maka dengan menggunakan Network Planning dapat mengefektifkan pembangunan dan penggunaan gant chart Merupakan cara yang murah dalam membantu manajer memastikan bahwa aktivitas direncanakan, urutan kinerja didokumentasikan, waktu aktivitas diestimasikan dan dicatat, dan waktu proyek keseluruhan dikembangkan. pengilustrasian pembangunan menggunakan Gant Chart agar mempermudah tersalurnya informasi.
ANALISA RASIO LIKUIDITAS, SOLVABILITAS DAN PROFITABILITAS UNTUK MENILAI TINGKAT KESEHATAN KINERJA KEUANGAN KOPERASI KARYAWAN PLN AREA PENGATUR DISTRIBUSI BANDUNG
(Universitas Widyatama, 2018) Wijaya, Yoseph Aprilian Bintang
Kinerja keuangan koperasi merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu koperasi yang dapat dianalisa dengan alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu koperasi yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Dalam penelitian ini penulis menganalisa laporan keuangan menggunakan Analisa Rasio Likuiditas Current Ratio, Rasio Solvabilitas Debt to Equity Ratio dan Rasio Profitabilitas Net Profit Margin yang berpedoman kepada peraturan Mentri Koperasi Republik Indonesia Nomor: 06/Per/M.UKM/V/2006 tentang pedoman penilaian koperasi berprestasi/koperasi award dimana tingkat kesehatan yaitu: Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat, Tidak Sehat dan Sangat Tidak Sehat. Adapun Lokasi penelitian adalah pada Koperasi Karyawan Area Pengatur Ditribusi Bandung di jalan cikapundung timur No. 3 bandung. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari analisis dan pembahasan di atas adalah bahwa secara keseluruhan rasio-rasio yang dianalisis menghasilkan angka rasio yang kurang sehat yang berarti dibawah standar yang telah ditetapkan. Hal ini perlu mendapat perhatian dalam perbaikan-perbaikan yang akan datang.
ANALISA TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK SEBELUM DAN SETELAH PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS) (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I)
(Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas WIdyatama, 2023) Nurinsan, Sarah Rifani
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan atas tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi dan badan serta atas tingkat penerimaan pajak antara sebelum dan setelah penyelenggaraan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I yang terdiri dari dua Kantor Pelayanan Pajak Madya dan 14 Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Data yang digunakan adalah data tingkat kepatuhan wajib pajak atas pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 sampai dengan Tahun Pajak 2022, sementara untuk tingkat penerimaan pajak menggunakan data penerimaan pajak November 2020 sampai dengan Oktober 2022. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan atas tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi dan juga tingkat penerimaan pajak antara sebelum dan setelah penyelenggaraan PPS. Sementara itu tidak ditemukan perbedaan yang yang signifikan atas tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh wajib pajak badan antara sebelum dan setelah penyelenggaraan PPS. Direktorat Jenderal Pajak harus berupaya untuk memperkuat pengawasan dan penegakkan hukum di bidang perpajakan sebagai bentuk komitmen atas tindak lanjut dari kebijakan PPS. Edukasi kepada wajib pajak terkait kewajiban pelaporan SPT dan pembayaran pajak secara tepat waktu juga harus terus digaungkan dengan berbagai metode penyuluhan baik secara online maupun offline.
ANALISA TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING DAN PENYAJIAN DALAM LAPORAN KEUANGAN (studi kasus pada PT.KNS)
(Universitas Widyatama, 2006) Diponegoro, Toni
Suatu transaksi dalam mata uang asing adalah suatu transaksi yang didenomasi atau membutuhkan penyelesaian dalam suatu mata uang asing, termasuk transaksi yang timbul ketika suatu perusahaan membeli atau menjual barang dan jasa, meminjam (hutang) atau meminjamkan (piutang) dana, dan memperoleh atau melepaskan aktiva yang didenomasi dalam mata uang asing. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi. Pada setiap tanggal neraca pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan kedalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tanggal neraca. Pos non moneter tidak boleh dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal neraca, tetapi harus dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal transaksi dan pos non moneter yang dinilai dengan wajar dalam mata uang asing harus dilaporkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat nilai tersebut ditentukan. Perusahaan harus mengungkapkan jumlah selisih kurs yang diperhitungkan dalam laba netto atau kerugian untuk suatu periode. Perusahaan mengungkapkan dampak atas pos-pos moneter mata uang asing sehubungan dengan suatu perubahan dalam kurs yang terjadi setelah tanggal neraca jika perubahan tersebut sedemikian besar sehingga bila tidak diungkapkan akan mempengaruhi kemampuan pembaca laporan keuangan untuk membuat evaluasi dan keputusan yang tepat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pencatatan transaksi dalam mata uang asing dan penyajian dalam laporan keuangan. Subjek penelitian ini adalah PT.KNS yang berkedudukan di Bandung. Data-data yang digunakan adalah laporan keuangan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Januari—30 Juni 2005. Metode penulisannya adalah deskriptif yaitu untuk memaparkan hasil penelitian yang bersumber dari data dan informasi yang telah diolah atau menggambarkan observasi dan temuan dilapangan. Variabel yang akan diteliti terdiri dari variabel X dan variabel Y. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil simpulan, bahwa transaksi dan saldo dalam mata uang asing sudah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pada laporan keuangan PT.KNS.
ANALISA VARIABEL YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH (Studi PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Periode 2009 – 2014)
(Universitas Widyatama, 2016) Gustian, Jefry
Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri dan mengukur seberapa besar pengaruh factor tersebut terhadap pembiayaan murabahah dengan metode regresi data panel. Penelitian ini menggunakan data tahun 2009 hingga 2014. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembiayaan murabahah sebagai variable dependen dan Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), dan Finance to Deposit Ratio (FDR) sebagai variable independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil uji t variabel DPK dan FDR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan untuk variabel NPF tidak terdapat berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri.
Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Efektivitas Kinerja Keuangan di SMKS XYZ Kota Bandung
(Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama, 2023) Ramadhania, Shafira
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja keuangan, serta untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap efektivitas kinerja keuangan di SMKS XYZ Kota Bandung. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah akuntabilitas dan transparansi sebagai variabel independen, sedangkan efektivitas kinerja keuangan sebagai variabel dependen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pengurus yayasan, kepala sekolah, komite sekolah, guru, dan tata usaha di Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) XYZ yang berlokasi di Kota Bandung yang berjumlah sebanyak 32 orang. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik non probability sampling dengan teknik sampling jenuh, sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 32 orang. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda menggunakan Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Vers.25.00. Hasil penelitian menunjukan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap efektivitas kinerja keuangan di SMKS XYZ Kota Bandung.
ANALISIS AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TERWUJUDNYA GOOD CORPORATE GOVERNANCE (Studi kasus pada PT. INTI (Persero) di Bandung)
(Universitas Widyatama, 2005) Barus, Tara Wilma
Topik penelitian ini adalah pelaksanaan Good Corporate Governance pada suatu perusahaan. Dalam hal finansial, perusahaan mengkomunikasikan keadaan keuangannya kepada pihak luar perusahaan. Salah satu yang paling utama adalah laporan keuangan, sehingga pelaporan keuangan merupakan salah satu aktivitas perusahaan, yang harus memenuhi prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Good Corporate Governance, serta untuk mengetahui apakah akuntabilitas laporan keuangan bermanfaat untuk terwujudnya Good Corporate Governance. Berdasarkan pemikiran di atas penulis mencoba melakukan penelitian mengenai “Analisis akuntabilitas laporan keuangan bermanfaat untuk terwujudnya Good Corporate Governance pada PT. INTI (Persero) Bandung”. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan studi kasus, yaitu penelitian atas data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian diambil kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kuesioner, dan observasi sebagai data primer, sedangkan data sekunder diperoleh penulis melalui literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis mendapatkan simpulan bahwa untuk variabel pertama yaitu tingkat akuntabilitas laporan keuangan PT. INTI (Persero) tahun buku 2003 cukup akuntabel yaitu answerability, consequence, understandability, relevance, reliability, dan comparability. Sedangkan untuk variabel kedua yaitu pelaksanaan Good Corporate Governance pada PT. INTI (Persero) telah berjalan cukup efektif, hal ini didukung dengan dibentuknya Komite GCG yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan GCG serta perangkat lainnya yang mendukung pelaksanaan GCG pada PT. INTI (Persero). Dengan demikian analisis terhadap akuntabilitas laporan keuangan untuk terwujudnya Good Corporate Governance berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas laporan keuangan sangat bermanfaat untuk terwujudnya Good Corporate Governance.
ANALISIS ALOKASI BIAYA OVERHEAD UNTUK PENENTUAN KETEPATAN HARGA POKOK PRODUKSI (Studi Kasus Pada Perusahaan Perseorangan Thisconnect, Bandung)
(Universitas Widyatama, 2008) Parahita, Alma
Dalam perusahaan manufaktur, sumber dana paling banyak dialokasikan untuk memenuhi biaya produksi. Dalam hal ini, biaya produksi ini terdiri dari biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dalam perhitungan biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung, perusahaan lebih mudah menelusurinya atau menghitungnya. Akan tetapi, lain halnya dengan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan biaya yang tidak dapat diikuti (tidak mudah ditelusuri) dan tidak langsung kaitannya dengan produk yang dihasilkan. Selain itu, untuk mengetahui besarnya pembebanan biaya overhead pabrik yang akurat hanya dapat dilakukan jika pekerjaan atau produk selesai. Oleh karena itu, ini sering kali menjadi masalah bagi banyak perusahaan manufaktur. Apabila perusahaan salah dalam mengalokasikan (menghitung) biaya overhead pabrik, ini akan berakibat buruk bagi perusahaan. Penelitian ini berjudul Analisis Alokasi Biaya Overhead Untuk Penentuan Ketepatan Harga Pokok Produksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian ini adalah alokasi biaya overhead dalam penentuan ketepatan harga pokok produksi. Peneliti hendak menganalisis data-data perusahaan perseorangan Thisconnect yang tersedia mengenai biaya-biaya produksi dan informasi lainnya, untuk mencapai tujuan dari penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara perusahaan dalam mengalokasikan biaya overhead dan mengetahui pengalokasian biaya overhead menghasilkan perhitungan harga pokok produksi yang lebih tepat. Sesuai dengan hipotesis penelitian ini “Alokasi Biaya Overhead telah diterapkan secara memadai dalam penentuan ketepatan Harga Pokok Produksi”, maka terdapat satu variabel yaitu Kememadaian Alokasi Biaya Overhead dalam penentuan ketepatan Harga Pokok Produksi. Data yang digunakan penulis adalah data primer berupa laporan keuangan, data tersebut akan diolah dan dianalisis secara statistik untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dari hasil penelitian yang didapatkan penulis menyimpulkan bahwa alokasi biaya overhead tidak diterapkan secara memadai dalam penentuan harga pokok produksi yang lebih tepat, sehingga hipotesis penelitian ditolak.
ANALISIS ANGGARAN BIAYA PROMOSI SEBAGAI ALAT BANTU PENGENDALIAN MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN (Studi kasus pada PT. DIYANDRA PROMOSINDO)
(Universitas Widyatama, 2006) Lidwina, Maria
Dengan semakin berkembangnya dunia usaha yang sangat cepat di masa sekarang, banyak terjadi persaingan yang ketat di antara perusahaan sejenis. Untuk dapat bersaing dengan perusahaan lainnya, perusahaan harus dapat mengelola seluruh kegiatan perusahaan semaksimal mungkin untuk memperoleh hasil yang terbaik. Kegiatan promosi pada dasarnya merupakan suatu komunikasi dari pihak produsen kepada konsumen mengenai kegunaan, kualitas, harga, tempat dimana pembelian dapat dilakukan, serta informasi produk lainnya. Dalam promosi dikenal empat alat, yaitu: sales promotion, advertising, personal selling, dan public relation. Perusahaan harus dapat menentukan alat yang tepat atau kombinasi yang baik dari alat-alat promosi ini, sehingga perusahaan dapat melakukan kegiatan promosi dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengadakan perencanaan dan pengendalian aktivitas promosi yang tepat, agar dengan biaya yang telah dikeluarkan diharapkan dapat meningkatkan penjualan, sebagai alatnya dapat digunakan anggaran biaya promosi. Berdasarkan hal itu penulis melakukan penelitian pada PT. Dyandra Promosindo di jalan Johar No. 9 Menteng Jakarta Pusat dengan tujuan untuk mengetahui “peranan anggaran biaya promosi sebagai alat bantu pengendalian manajemen dalam meningkatkan penjualan.” Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang berusaha mengumpulkan data perusahaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya berdasarkan fakta dan data yang ada, untuk menguji hipotesis yang ada dengan menggunakan analisis bivariate yang lebih ditekankan pada hubungan korelasi dan metode statistik yang digunakan adalah pengukuran koefisien korelasi (correlation coefficient analysis). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, PT. Dyandra Promosindo telah melaksanakan anggaran biaya promosi dengan memadai, hal ini terlihat dengan adanya prosedur dan proses penyusunan anggaran biaya promosi yang efektif. Hubungan antara anggaran biaya promosi sebagai alat peningkatan penjualan kuat yaitu 0,988, sedangkan peran atau kontribusi anggaran biaya promosi terhadap peningkatan penjualan sebesar 97,61%, sisanya sebesar 2,39% dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran biaya promosi pada PT. Dyandra Promosindo berperan dalam peningkatan penjualan. Adapun saran penulis terhadap perusahaan ialah sebaiknya perusahaan mengurangi keterlibatan bagian akuntansi dalam menentukan kegiatan promosi perusahaan dan untuk bagian marketing seharusnya memegang anggaran biaya promosi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan promosi perusahaan.
ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH UU NO. 22/1999 DAN UU NO. 25/1999 (Studi kasus pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang Propinsi Bangka Belitung)
(Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama, 2005) Suryani, Irma
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah yang baru UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tabun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Otonomi, yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan mempengaruhi bentuk dan susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Unsur-unsur dalam APBD yang 'digunakan sebagai variabel penelitian adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan yang Berasal dari Pemberian Pemerintah dan atau Instansi yang Lebih Tinggi, Dana Perimbangan, Belanja Rutin Daerah, dan Belanja Pembangunan Daerah. APBD yang diteliti meliputi lima tahun anggaran yaitu tahun anggaran 1998/1999, 1999/2000,2000,2001, dan 2002 (mencakup periode sebelum dan sesudah pelaksanaan undang-undang otonomi daerah yang baru). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum dan sesudah pelaksanaan undang-undang otonomi daerah yang baru, apakah terdapat perubahan yang mendasar pada bentuk dan susunan APBD sebelum dan sesudah pelaksanaan undang-undang otonomi daerah yang baru tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif Dengan metode ini penulis berusaha memecahkan masalah melalui data-data yang dikumpulkan untuk kemudian diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan yang mendasar pada bentuk dan susunan APBD sesudah pelaksanaan undang-undang otonomi daerah yang baru, hanya terdapat penyesuaian istilah-istilah pada pos-pos tertentu agar lebih menggambarkan semangat otonomi daerah yang baru. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis mencoba memberikan saran yaitu perIu diupayakannya peningkatan Pendapatan Asli Daerah baik secara Intensifikasi maupun Ekstensifikasi.
ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH UU NO.32/2004 DAN UU NO.33/2004
(Perpustakaan Universitas Widyatama, 2007-07) Rizki, Agung Muhamad
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah yang baru yaitu UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan mempengaruhi bentuk dan susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Unsur-unsur dalam APBD yang digunakan sebagai variabel penelitian adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Aparatur Daerah, dan Belanja Pelayanan publik. APBD yang diteliti meliputi empat tahun anggaran 2002, 2003, 2004, dan 2005 (mencakup periode sebelum dan sesudah pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah yang baru, yaitu UU No.32/2004 dan UU No. 33/2004). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum dan sesudah pelaksanaan Undangundang otonomi daerah yang baru, apakah terdapat perubahan yang mendasar pada bentuk dan susunan APBD sebelum dan sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah yang baru tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriftif. Dengan metode ini penulis berusaha memecahkan masalah melalui data-data yang dikumpulkan untuk kemudian diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perubahan yang cukup mendasar dalam bentuk dan susunan APBD sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah yang baru (UU No.32/2004 dan UU No.33/2004), dimana pada pendapatan Daerah sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah yang baru terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah, sedangkan untuk Belanja Daerah terdiri dari : Belanja Aparatur Daerah, Belanja Pelayanan Publik, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan keuangan, serta Belanja tidak tersangka. Dengan adanya perubahan yang cukup berarti maka akan lebih menggambarkan semangat Otonomi Daerah yang baru. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis mencoba memberikan saran, yaitu perlu di upayakannya peningkatan Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi.
ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH UU NO.32/2004 DAN UU NO.33/2004 (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi)
(Universitas Widyatama, 2007) Sujana, Nana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah yang baru yaitu UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan mempengaruhi bentuk dan susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Unsur-unsur dalam APBD yang digunakan sebagai variabel penelitian adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Aparatur Daerah, dan Belanja Pelayanan publik. APBD yang diteliti meliputi empat tahun anggaran 2002, 2003, 2004, dan 2005 (mencakup periode sebelum dan sesudah pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah yang baru, yaitu UU No.32/2004 dan UU No. 33/2004). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum dan sesudah pelaksanaan Undangundang otonomi daerah yang baru, apakah terdapat perubahan yang mendasar pada bentuk dan susunan APBD sebelum dan sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah yang baru tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriftif. Dengan metode ini penulis berusaha memecahkan masalah melalui data-data yang dikumpulkan untuk kemudian diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perubahan yang cukup mendasar dalam bentuk dan susunan APBD sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah yang baru (UU No.32/2004 dan UU No.33/2004), dimana pada pendapatan Daerah sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah yang baru terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah, sedangkan untuk Belanja Daerah terdiri dari : Belanja Aparatur Daerah, Belanja Pelayanan Publik, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan keuangan, serta Belanja tidak tersangka. Dengan adanya perubahan yang cukup berarti maka akan lebih menggambarkan semangat Otonomi Daerah yang baru. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis mencoba memberikan saran yaitu perlu di upayakannya peningkatan Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi.
ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEGAWAI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)
(Universitas Widyatama, 2006) Pramuji, Gema Arief
Otonomi yang diberikan kepada Kota/Kabupaten dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh peraturan pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Penyusunan anggaran dalam instansi pemerintah merupakan salah satu elemen yang penting dalam pengelolaan instansi tersebut untuk mencapai hasil yang maksimal. Penyusunan anggaran yang baik sebagai sistem perencanaan, koordinasi dan pengendalian dalam instansi tersebut. Objek penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah analisis anggaran pendapatan dan belanja pegawai pada dinas pendapatan daerah Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis anggaran pendapatan dan belanja pegawai pada dinas pendapatan daerah Kota Bandung. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung telah dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Proses penyusunan anggaran pendapatan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dilakukan oleh kepala dinas, bagian tata usaha, sub dinas perencanaan program, sub dinas pajak, sub dinas retribusi, sub dinas pengendalian, dan sub dinas PBB dan BPHTB. Komponen belanja pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah gaji pokok, gaji kontrak, gaji magang, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, biaya operasional dan upah pungut. Besarnya kebutuhan belanja pegawai sebesar Rp 7.789.616.320, dana yang dipakai sebesar Rp. 7.526.603.736, sisa anggaran sebesar Rp. 314.850.257.532. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran pendapatan diperlukan untuk belanja pegawai. Dari hasil penelitian, penulis menyarankan yaitu Dinas Pendapatan Daerah sebaiknya dalam penyusunan anggaran memperhatikan faktor keterbukaan untuk menghindari adanya praktek korupsi, faktor ketelitian untuk menghindari pemborosan dan kekurangan karena salah perhitungan, dan faktor keseimbangan yaitu pengeluaran anggaran harus didukung adanya penerimaan anggaran.

Browse

Browsing Economics - Bachelor by Title

Results Per Page

Sort Options