ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEGAWAI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)
No Thumbnail Available
Date
2006
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Widyatama
Abstract
Otonomi yang diberikan kepada Kota/Kabupaten dilaksanakan dengan
memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada
pemerintah daerah secara proporsional. Pelimpahan tanggung jawab akan diikuti
oleh peraturan pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang
berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Penyusunan anggaran dalam instansi pemerintah merupakan salah satu
elemen yang penting dalam pengelolaan instansi tersebut untuk mencapai hasil
yang maksimal. Penyusunan anggaran yang baik sebagai sistem perencanaan,
koordinasi dan pengendalian dalam instansi tersebut.
Objek penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah analisis anggaran
pendapatan dan belanja pegawai pada dinas pendapatan daerah Kota Bandung.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis anggaran pendapatan
dan belanja pegawai pada dinas pendapatan daerah Kota Bandung.
Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran
pendapatan dan belanja pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung
telah dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Proses penyusunan
anggaran pendapatan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dilakukan oleh
kepala dinas, bagian tata usaha, sub dinas perencanaan program, sub dinas pajak,
sub dinas retribusi, sub dinas pengendalian, dan sub dinas PBB dan BPHTB.
Komponen belanja pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah
gaji pokok, gaji kontrak, gaji magang, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan
beras, biaya operasional dan upah pungut. Besarnya kebutuhan belanja pegawai
sebesar Rp 7.789.616.320, dana yang dipakai sebesar Rp. 7.526.603.736, sisa
anggaran sebesar Rp. 314.850.257.532. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
anggaran pendapatan diperlukan untuk belanja pegawai.
Dari hasil penelitian, penulis menyarankan yaitu Dinas Pendapatan Daerah
sebaiknya dalam penyusunan anggaran memperhatikan faktor keterbukaan untuk
menghindari adanya praktek korupsi, faktor ketelitian untuk menghindari
pemborosan dan kekurangan karena salah perhitungan, dan faktor keseimbangan
yaitu pengeluaran anggaran harus didukung adanya penerimaan anggaran.
Description
Keywords
Anggaran