PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANDUNG ( Studi Kasus Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat )
No Thumbnail Available
Date
2009
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Widyatama
Abstract
PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Terselenggaranya good governence merupakan prasyarat bagi setiap
pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta
cita-cita bangsa. Tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan
Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Propernas, dan Repetada adalah
mewujudkan masyarakt adil dan makmur, terjamin kesejahteraan, melindungi
kehidupan bangsa, serta mampu mencakup kepentingan masyarakat indonesia
secara menyeluruh. Untuk memenuhi tujuan tersebut maka dibentuk organisasi
sektor publik untuk mengatur kepentingan negara. Pemerintah dan bagianbagiannya
merupakan perwujudan organisasi sektor publik tersebut, yang
mempunyai hak dan kewajiban untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pemerintah
daerah merupakan bagian dari pemerintah pusat setiap organisasi selalu ingin
tujuannya tercapai secara efektif dan efisien, maka pemerintah daerah diberi
otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri.
Pemerintah menetapkan salah satu bidang akuntansi yaitu Sistem
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang bertujuan penyediaan informasi,
pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Informasi yang disediakan nantinya
berguna untuk pengambila keputusan, pengalokasian sumber daya, pemilihan
program yang efektif, efisien dan ekonomis, pemilihan investasi, juga digunakan
untuk indikator pengukuran kinerja, dan tahap akhir adalah pelaporan keuangan
yang merupakan akuntabilitas kepada publik. Sistem Akuntansi Keuangan
Pemerintah Daerah dapat digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan
kemampuan pengendalian keuangan daerah yang baik maka tujuan tercapai sesuai
dengan harapan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian descriftive studies. Metode perolehan data adalah dengan melakukan
studi kasus pada bagian keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa
Barat.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil yang didapat bahwa Sistem
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang diterapkan Satuan Polisi Pamong
Praja menggunakan pencatatan, pengakuan dan pelaporan akuntansi dengan
metode cash basis dan single entry accounting. Hasil akhirnya adalah laporan
keuangan daerah yaitu Laporan Perhitungan APBD, Nota Keuangan APBD,
Laporan Aliran Kas Daerah. Pada pelaksanaannya informasi yang dihasilkan
Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dapat mendukung pemerintahan
daerah dalam menunjang efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Description
Keywords
Good Governence, Sistem Akuntansi Keuangan, Cash Basis, Single Entry Accounting