PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANDUNG ( Studi Kasus Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat )
| dc.contributor.author | Amalia, Yesi | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-21T07:36:02Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-14T08:39:20Z | |
| dc.date.available | 2014-02-21T07:36:02Z | |
| dc.date.available | 2020-01-14T08:39:20Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Terselenggaranya good governence merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Propernas, dan Repetada adalah mewujudkan masyarakt adil dan makmur, terjamin kesejahteraan, melindungi kehidupan bangsa, serta mampu mencakup kepentingan masyarakat indonesia secara menyeluruh. Untuk memenuhi tujuan tersebut maka dibentuk organisasi sektor publik untuk mengatur kepentingan negara. Pemerintah dan bagianbagiannya merupakan perwujudan organisasi sektor publik tersebut, yang mempunyai hak dan kewajiban untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintah pusat setiap organisasi selalu ingin tujuannya tercapai secara efektif dan efisien, maka pemerintah daerah diberi otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemerintah menetapkan salah satu bidang akuntansi yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang bertujuan penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Informasi yang disediakan nantinya berguna untuk pengambila keputusan, pengalokasian sumber daya, pemilihan program yang efektif, efisien dan ekonomis, pemilihan investasi, juga digunakan untuk indikator pengukuran kinerja, dan tahap akhir adalah pelaporan keuangan yang merupakan akuntabilitas kepada publik. Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dapat digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan kemampuan pengendalian keuangan daerah yang baik maka tujuan tercapai sesuai dengan harapan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian descriftive studies. Metode perolehan data adalah dengan melakukan studi kasus pada bagian keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil yang didapat bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang diterapkan Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan pencatatan, pengakuan dan pelaporan akuntansi dengan metode cash basis dan single entry accounting. Hasil akhirnya adalah laporan keuangan daerah yaitu Laporan Perhitungan APBD, Nota Keuangan APBD, Laporan Aliran Kas Daerah. Pada pelaksanaannya informasi yang dihasilkan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dapat mendukung pemerintahan daerah dalam menunjang efektivitas pengelolaan keuangan daerah. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/2686 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
| dc.subject | Good Governence | en_US |
| dc.subject | Sistem Akuntansi Keuangan | en_US |
| dc.subject | Cash Basis | en_US |
| dc.subject | Single Entry Accounting | en_US |
| dc.title | PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANDUNG ( Studi Kasus Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat ) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
License bundle
1 - 1 of 1