ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEGAWAI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)

Pramuji, Gema Arief

ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEGAWAI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)

dc.contributor.author	Pramuji, Gema Arief
dc.date.accessioned	2015-06-17T06:35:17Z
dc.date.accessioned	2020-01-14T09:29:08Z
dc.date.available	2015-06-17T06:35:17Z
dc.date.available	2020-01-14T09:29:08Z
dc.date.issued	2006
dc.description.abstract	Otonomi yang diberikan kepada Kota/Kabupaten dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh peraturan pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Penyusunan anggaran dalam instansi pemerintah merupakan salah satu elemen yang penting dalam pengelolaan instansi tersebut untuk mencapai hasil yang maksimal. Penyusunan anggaran yang baik sebagai sistem perencanaan, koordinasi dan pengendalian dalam instansi tersebut. Objek penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah analisis anggaran pendapatan dan belanja pegawai pada dinas pendapatan daerah Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis anggaran pendapatan dan belanja pegawai pada dinas pendapatan daerah Kota Bandung. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung telah dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Proses penyusunan anggaran pendapatan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dilakukan oleh kepala dinas, bagian tata usaha, sub dinas perencanaan program, sub dinas pajak, sub dinas retribusi, sub dinas pengendalian, dan sub dinas PBB dan BPHTB. Komponen belanja pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah gaji pokok, gaji kontrak, gaji magang, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, biaya operasional dan upah pungut. Besarnya kebutuhan belanja pegawai sebesar Rp 7.789.616.320, dana yang dipakai sebesar Rp. 7.526.603.736, sisa anggaran sebesar Rp. 314.850.257.532. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran pendapatan diperlukan untuk belanja pegawai. Dari hasil penelitian, penulis menyarankan yaitu Dinas Pendapatan Daerah sebaiknya dalam penyusunan anggaran memperhatikan faktor keterbukaan untuk menghindari adanya praktek korupsi, faktor ketelitian untuk menghindari pemborosan dan kekurangan karena salah perhitungan, dan faktor keseimbangan yaitu pengeluaran anggaran harus didukung adanya penerimaan anggaran.	en_US
dc.identifier.uri	http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/5340
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	Universitas Widyatama	en_US
dc.subject	Anggaran	en_US
dc.title	ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEGAWAI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)	en_US
dc.type	Thesis	en_US