Economics - Vocational

Permanent URI for this collection

http://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/23

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 739
  • Thumbnail Image
    Item
    SUATU TlNJAUAN MENGENAI PROSES EVALUASI JABATAN DAN PENETAPAN GAJI PEGAWAI PADA DlNAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI (DISTAMBEN) PROPlNSI JAWA BARAT
    (Program Studi D3 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama, 2004) Rusmiati, Riana
    Dalam laporan tugas akhir ini penulis akan menjelaskan faktor-faktor jabatan yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan evaluasi jabatan dalam penentuan pemberian gaji bagi Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) propinsi Jawa Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan evaluasi jabatan dan penetapan pemberian gaji yang dilakukan pada Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) propinsi Jawa Barat. Konsep manusia sebagai pelaku ekonomi dalam suatu organisasi sangatlah penting keberadaannya, karena fakor sumbsr daya manusia merupakan asset perusahaan yang berperan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mendayagunakan, dan mengendalikan sumber daya lain untuk mencapai tujuan organisasi. Evaluasi jabatan ini dilaksanakan untuk memenuhi tuntutan jabatan atau pekerjaan sebagai akibat perkembangan teknologi., serta semakin ketatnya persaingan yang dihadapi oleh organisasi sehingga dipedukan sekali pegawai Evaluasi jabatan adalah merupakan penilaian yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi terhadap karyawannya yang bertujuan untuk mengevaluasi hasil kerja para karyawan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan, serta sebagai pengembangan bagi karyawan dan perusahaan itu sendiri, sedangkan yang dimaksud kinerja adalah hasil yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan pekerjaan atau tugasnya dalam periode tertentu. Dalam penyusunan penelitian ini, penetapan gaji pegawai yang diterapkan pada Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) propinsi Jawa Barat dilihat dari masa kerja karyawan menurut pangkat golongan yang dimilikinya, serta sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan sebelumnya. Gaji yang diberikan kepada para pegawai haruslah adil, dimana adil disini berarti bahwa besarnya kompensasi hams dikaitkan dengan nilai relatif pekerjaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang sejenis harus memperoleh pembayaran yang sama. Ketidakpuasan sebagian karyawan terhadap besarnya kompensasi sering' diakibatkan adanya perasaan tidak diperlakukan tidak adil dan layak dalam pembayaran mereka.
  • Thumbnail Image
    Item
    TINJAUAN ATAS PERLAKUAN AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BIAYA KONTRAK KONSTRUKSI PADA PT. TRIMITRA JAYA PERKASA PROYEK RENOVASI RUKO
    (Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama, 2011) Ratnasari, Neng Dewi
    Dalam dunia bisnis kita ketahui ada perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Usaha dibidang jasa konstruksi bukan suatu pekerjaan yang penyelesaiannya cepat, tetapi butuh waktu dalam menyelesaikan kegiatannya. Oleh karena itu terdapat beberapa perbedaan yang mendasar dari bidang usaha jasa konstruksi dengan bidang usaha lainnya. Perbedaan ini mengenai pengakuan pendapatan dan biaya. Di dalam tugas akhir ini, penulis akan membahas tentang perlakuan akuntansi pendapatan dan biaya kontrak konstruksi salah satu proyek pada PT. Trimitra Jaya Perkasa yang berlokasi di Jalan Lengkong Kecil No. 44 serta pencatatan dan penyajian dalam laporan keuangan perusahaan dan membandingkan dengan PSAK No. 34 Revisi 2011. Pengakuan pendapatan pada perusahaan jasa konstruksi ada dua metode yaitu metode kontrak: selesai dan metode persentase penyelesaian. Namun menurut Marisi. P. Purba dalam bukunya IFRS Konvergensi & Kendala Aplikasinya di Indonesia "perusahaan di Indonesia harus menggunakan metode persentase penyelesaian dalam mengakui pendapatan kontrak konstruksi". PT. Trimitra Jaya Perkasa mengakui pendapatan dari proyek renovasi ruko yang dikerjakan dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu dengan cara studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, studi dakumentasi dan studi kepustakaan
  • Thumbnail Image
    Item
    TINJAUAN ATAS METODE PENCATATAN, PENILAIAN DAN PENYAJIAN PERSEDIAAN PRODUKSI HASIL JADI TEH PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA (PTPN) VIII BANDUNG
    (Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama, 2012) Meilia, Allisa
    Persediaan dalam perusahaan dapat mempengaruhi perhitungan dalam laporan keuangan yaitu dalam Laba Rugi (Income Statement) dan laporan posisi keuangan (statement of financial position). Agar dapat memperoleh keuntungan yang maksimal atau sesuai yang diharapkan maka perIu diadakan pengawasan atas persediaan yang ada. Penelitian dilakukan pada Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Bandung. Tujuan penelitian untuk mengetahui metode apa yang digunakan dalam pencatatan dan penilaian persediaan, mengetahui bagaimana penyajian persediaan pada PTPN VIII. Dalam rangka mengumpulkan informasi dan data tentang objek penelitian. Penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu data yang diperoleh penelitian dikumpulkan dan disusun secara sistematis, dan kemudian dianalisis. Ujntuk diambil kesimpulan. Pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pencatatan yang digunakan oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Bandung dalam mencatat persediaan produksi hasil jadi teh yaitu dengan menggunakan metode Perpetual (Perpetual Method) yang dilakukan pada setiap terjadi transaksi. Dalam menentukan harga pokok penjualan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Bandung menggunakan metode procces costing yang artinya jika pohon teh telah siap untuk dipanen, maka ada atau tidaknya pesanan produksi teh harus tetap berjalan. Penyajian persediaan produksi hasil jadi teh dalam laporan keuangan pada PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Bandung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia yaitu disajikan dalam kelompok aktiva lancar yang terdapat di neraca, serta dalam catatan atas laporan keuangan. Persediaan produksi hasil jadi teh akan dikirim ke Industri Hilir (perusahaan anak) untuk diproses lagi menjadi teh seduh dan teh celup. Kelebihan dari metode perpetual yang digunakan oleh PTPN VIII yaitu perusahaan dapat mengetahui setiap saat jumlah stock/persediaan teh yang ada, tanpa perIu mengadakan perhitungan risiko Sedangkan kelemahannya besamya kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan, karena seringnya melakukan pencatatan.
  • No Thumbnail Available
    Item
    TINJAUAN ATAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN KREDIT PADA PT INDOSENTOSA TRADA
    (Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama, 2006) Maulani, Heni
    Bagi perusahaan yang bergerak dalam penjualan baik barang maupun jasa, keberhasilan perusahaannya diukur dari kemampuan perusahaan tersebut untuk menjual produk dan jasanya kepada konsumen, karena penjualan merupakan sumber utama dalam menghasilkan pendapatan. Untuk menghasilkan aktivitas penjualan yang baik maka harus dirancang sistem informasi akuntansi penjualan yang baik, untuk memberikan informasi mengenai penjualan yang dapat membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi penjualan menyediakan bukti pencatatan dan menghasilkan pelaporan yang dapat dijadikan bahan informasi yang berguna bagi perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan mengemukakan sistem informasi akuntansi yang berkaitan dengan penjualan, dengan judul : "Tinjauan atas sistem informasi akuntansi penjualan kredit pada PT Indosentosa Trada". Pengumpulan data dilakukan dengan cara kerja praktik, wawancara, observasi, dan lain-lain. Dari hasil kerja praktik telah menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi penjualan kredit pada PT Tndosentosa Trada sudah cukup memadai, hal ini dapat dilihat dari penggunaan formulir, catatan dan laporan yang dihasilkan. Di samping itu prosedur penjualan kredit juga sudah cukup baik. Penulis memberikan saran antara lain sebaiknya dibuat flowchart untuk lebih mengetahui dan memahami bagaimana prosedur penjualan kredit, dan sebaiknya ada bagian khusus penagihan.
  • No Thumbnail Available
    Item
    TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. INTI BANDUNG
    (Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama, 2008) Herna, Lia
    Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat yang melaksanakannya Pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur tentang pajak yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan Wajib Pajak dalam Negeri dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam Negeri, Penyelenggaraan Kegiatan, BUT atau Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Dalam kesempatan ini Penulis mengambil judul Tugas Akhir berhubungan dengan hal di atas yaitu " TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT.INTI BANDUNG ". Disini Penulis menjelaskan bagaimana pelaksanaan perhitungan pemotongan, penyetoran dan pelaporannya Apakah yang dilakukan oleh PT. INTI Bandung sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku Metode yang digunakan Penulis yaitu dengan menggunakan analisa deskriptif ( dengan mengumpulkan dan mengolah data yang sesuai dengan kenyataan untuk mendukung penelitian ) pada perusahaan yang bergerak dibidang perindustrian yaitu PT.INTI Bandung yang beralamat dijalan Moch.Tohha No.77 Bandung, Jawa Barat Indonesia. Dari data yang diperoleh dilakukan analisis dengan cara membandingkannya dengan teori dan sumber acuan yang lain. Apakah dalam penghitungan pemotongan, penyetoran serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. INTI Bandung Atas Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta dan Jasa Pihak Lain, ada ketidaksesuaian atau sebaliknya antara pelaksanaannya PT. INTI Bandung sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku