Economics - Bachelor

Permanent URI for this collection

http://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/10722

Browse

Browsing Economics - Bachelor by Subject "Acceptance PBB-P2"

Now showing 1 - 1 of 1
  • No Thumbnail Available
    Item
    PENGARUH INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PBB-P2 TERHADAP PENERIMAAN PBB-P2 (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat)
    (Universitas Widyatama, 2015) Isni, Christy Kartika
    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara intensifikasi dan ekstensifikasi PBB-P2 terhadap penerimaan PBB-P2 di kabupaten Bandung Barat. Suatu daerah berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 baik secara intensifikasi maupun secara ekstensifikasi. Pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) mempunyai potensi yang cukup dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 di kabupaten Bandung Barat. Dalam penelitian ini, objek yang digunakan adalah Intensifikasi PBB-P2, Ekstensifikasi PBB-P2 dan Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bandung Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif eksplanatory dan penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan data pokok pada penelitian ini berupa target dan realisasi penerimaan PBB-P2 dan data sekunder yang merupakan data pendukung yang menjadi referensi berupa laporan-laporan, data objek pajak dan wajib pajak. Pengujian statistik menggunakan analisis regresi linier berganda dimana variabel-variabel diuji menggunakan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial intensifikasi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PBB-P2 sebesar 83,4% dan esktensifikasi pajak berpengaruh secara signifikasn terhadap penerimaan PBB-P2 sebesar 90,6%. Sedangkan secara simultan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB-P2 berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PBB-P2 sebesar 69,9%. Saran dalam penelitian ini adalah peningkatan sosialisai dari petugas secara berkala, perbaikan sistem administrasi, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, pemeliharaan aplikasi pengolahan data dan sistem informasi, melakukan koordinasi dengan intansi terkait, mengoptimalisasikan penggunaan server dan menyediakan pemeriksa pajak yang mencukupi.