Browsing by Author "Suryani, Irma"

Now showing 1 - 2 of 2
  • No Thumbnail Available
    Item
    ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH UU NO. 22/1999 DAN UU NO. 25/1999 (Studi kasus pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang Propinsi Bangka Belitung)
    (Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama, 2005) Suryani, Irma
    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah yang baru UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tabun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Otonomi, yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan mempengaruhi bentuk dan susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Unsur-unsur dalam APBD yang 'digunakan sebagai variabel penelitian adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan yang Berasal dari Pemberian Pemerintah dan atau Instansi yang Lebih Tinggi, Dana Perimbangan, Belanja Rutin Daerah, dan Belanja Pembangunan Daerah. APBD yang diteliti meliputi lima tahun anggaran yaitu tahun anggaran 1998/1999, 1999/2000,2000,2001, dan 2002 (mencakup periode sebelum dan sesudah pelaksanaan undang-undang otonomi daerah yang baru). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum dan sesudah pelaksanaan undang-undang otonomi daerah yang baru, apakah terdapat perubahan yang mendasar pada bentuk dan susunan APBD sebelum dan sesudah pelaksanaan undang-undang otonomi daerah yang baru tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif Dengan metode ini penulis berusaha memecahkan masalah melalui data-data yang dikumpulkan untuk kemudian diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan yang mendasar pada bentuk dan susunan APBD sesudah pelaksanaan undang-undang otonomi daerah yang baru, hanya terdapat penyesuaian istilah-istilah pada pos-pos tertentu agar lebih menggambarkan semangat otonomi daerah yang baru. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis mencoba memberikan saran yaitu perIu diupayakannya peningkatan Pendapatan Asli Daerah baik secara Intensifikasi maupun Ekstensifikasi.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PENGARUH PENERAPAN GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Survey Pada Universitas di Kota Bandung)
    (Tesis Program Magister Akuntansi Universitas Widyatama, 2015) Suryani, Irma
    Many financial statements of private universities was still not conform with financial accounting standards generally accepted in Indonesia, and most of the private universities only report budget and actual form. According Sukrisno Agoes (2012) quality of the financial statements can be reflected from the audit report. The data of BPK RI in 2009 showed that financial statements of the national education ministry gets opinions qualified opinion (WDP), but in 2010 and 2011 audit opinion on the national education ministry Disclaimer Opinion (TMP), and in 2012 the audit opinion qualified opinion (WDP). This study aimed to examine both the effects of the application of good university governance and system of internal control over financial reporting quality either partially or simultaneously. This research was conducted in the Universities in Bandung . The method in this study is expalanatory and statistical tools used is ( Structural Equation Model ) SEM PLS . The results showed that the Good University Governance and internal control systems are able to explain variations in the quality of financial statements . The Weaknesses caused by the quality of the financial statements have not been to the maximum authority of the university study program / faculty in determining admissions criteria , the data information was still not fully accessible by the public / stakeholders as well as security information and description of unclear responsibilities.