Browsing by Author "Rahmawati, Miska Rizki"

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    TINJAUAN KOMPETENSI PADA BAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM DAN KEHUMASAN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA BARAT
    (Program Studi D3 Manajemen, Universitas Widyatama, 2021) Rahmawati, Miska Rizki
    Instansi pemerintah dalam melaksanakan tujuannya membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi baik. Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat adalah sebuah instansi pemerintah yang didominasi oleh para pegawai teknis bidang perumahan dan permukiman, memiliki kompetensi yang sesuai standar kompetensi sangat penting untuk menunjang suatu pekerjaan. Dari hasil wawancara ditemukan bahwa setiap tahun pegawai dinas ini semakin berkurang, hal tersebut karena pegawai telah mencapai batas usia pensiun. Hasil rekrutmen didapatkan calon pegawai negeri sipil yang masuk tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan pegawai. Peluang yang dapat dilakukan oleh instansi saat ini adalah menyusun kriteria kompetensi dan kebutuhan pegawai saatini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kompetensi pada Bagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dan mengetahui solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan atau mendeskripsikan kompetensi pegawai. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pegawai sudah sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan, Hasil penilaian pegawai dapat dijadikan acuan untuk pengembangan kompetensi dan terdapat beberapa dimensi kompetensi yang perlu untuk ditingkatkan kembali. Kendala yang dihadapi adalah kebutuhan pendidikan dan pelatihan jabatan analis peta wilayah yang belum terselenggara oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), kebutuhan pengembangan kompetensi secara rutin, adanya kecemburuan sosial pegawai terkait dengan gaji ditetapkan berdasarkan pendidikan terakhir pegawai. Solusi dari hambatan ini adalah dengan mengirim surat kepada pihak penyelenggara dan mengadakan pendidikan dan pelatihan.