PENGARUHKARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEPATUHAN PENGUNGKAPAN WAJIB DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011-2013

Widyatama Repository

PENGARUHKARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEPATUHAN PENGUNGKAPAN WAJIB DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011-2013

Show full item record

Title: PENGARUHKARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEPATUHAN PENGUNGKAPAN WAJIB DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011-2013
Author: Rahayu, Dewi Ambarwati
Abstract: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan rendahnya tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia dengan rata-rata sebesar 35,45%. Hasil pemeriksaan tiga tahun terakhir, BPK masih menemukan temuan yang berulang yang menjadi pengecualian dalam pemberian opini yang mengacu pada rendahnya tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Kekayaan, Umur Administratif, serta Ukuran Legislatif Pemerintah Daerah yang mewakili Karakteristik Pemerintah Daerah memiliki andil yang cukup besar dalam Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Pengungkapan Wajib LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksplanatori atau korelasional, yang bertujuan untuk meneliti sejauh mana keterkaitan antara Karakteristik Pemerintah Daerah dengan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Subjek penelitian adalah 17 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2011-2013. Teknik pengumpulan data antara lain data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan Karakteristik Pemerintah Daerah memiliki tingkat signifikansi yang baik ( > 0.05) dengan nilai Sig Rasio Pendapatan Asli Daerah (0.932), nilai Sig. Umur Administratif Pemerintah Daerah (0.045) dan nilai Sig. Ukuran legislatif (0.064). Kesimpulannya Karakteristik Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Barat diukur dengan menggunakan Kekayaan Pemerintah Daerah yang diperoleh dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan, Umur Adminstratif Pemerintah Daerah sesuai Undang-Undang pendirian pemerintah daerah dan Ukuran Legislatif yang diperoleh dari jumlah anggota DPRD berpengaruh positif sebesar 32.4% terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2013.
URI: http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/6498
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
Cover.pdf 140.6Kb PDF View/Open
Lembar Pengesahan.pdf 1.094Mb PDF View/Open
Abstrak.pdf 110.6Kb PDF View/Open
Kata Pengantar.pdf 289.7Kb PDF View/Open
Daftar Isi.pdf 107.0Kb PDF View/Open
Daftar Tabel.pdf 106.4Kb PDF View/Open
Daftar Gambar.pdf 101.3Kb PDF View/Open
Daftar Lampiran.pdf 101.0Kb PDF View/Open
Bab 1.pdf 246.0Kb PDF View/Open
Bab 2.pdf 276.4Kb PDF View/Open
Bab 3.pdf 571.5Kb PDF View/Open
Bab 4.pdf 345.2Kb PDF View/Open
Bab 5.pdf 113.0Kb PDF View/Open
Daftar Pustaka.pdf 246.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record