ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH UU NO.32/2004 DAN UU NO.33/2004 (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi)

Widyatama Repository

ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH UU NO.32/2004 DAN UU NO.33/2004 (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi)

Show full item record

Title: ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH UU NO.32/2004 DAN UU NO.33/2004 (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi)
Author: Sujana, Nana
Abstract: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah yang baru yaitu UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan mempengaruhi bentuk dan susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Unsur-unsur dalam APBD yang digunakan sebagai variabel penelitian adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Aparatur Daerah, dan Belanja Pelayanan publik. APBD yang diteliti meliputi empat tahun anggaran 2002, 2003, 2004, dan 2005 (mencakup periode sebelum dan sesudah pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah yang baru, yaitu UU No.32/2004 dan UU No. 33/2004). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum dan sesudah pelaksanaan Undangundang otonomi daerah yang baru, apakah terdapat perubahan yang mendasar pada bentuk dan susunan APBD sebelum dan sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah yang baru tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriftif. Dengan metode ini penulis berusaha memecahkan masalah melalui data-data yang dikumpulkan untuk kemudian diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perubahan yang cukup mendasar dalam bentuk dan susunan APBD sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah yang baru (UU No.32/2004 dan UU No.33/2004), dimana pada pendapatan Daerah sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah yang baru terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah, sedangkan untuk Belanja Daerah terdiri dari : Belanja Aparatur Daerah, Belanja Pelayanan Publik, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan keuangan, serta Belanja tidak tersangka. Dengan adanya perubahan yang cukup berarti maka akan lebih menggambarkan semangat Otonomi Daerah yang baru. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis mencoba memberikan saran yaitu perlu di upayakannya peningkatan Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi.
URI: http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/5993
Date: 2007


Files in this item

Files Size Format View
Cover.pdf 14.78Kb PDF View/Open
Lembar Pengesahan.pdf 23.99Kb PDF View/Open
Abstrak.pdf 25.79Kb PDF View/Open
Kata Pengantar.pdf 28.76Kb PDF View/Open
Daftar Isi.pdf 25.78Kb PDF View/Open
Daftar Tabel.pdf 22.97Kb PDF View/Open
Daftar Lampiran.pdf 21.87Kb PDF View/Open
Bab 1.pdf 45.03Kb PDF View/Open
Bab 2.pdf 104.0Kb PDF View/Open
Bab 3.pdf 56.51Kb PDF View/Open
Bab 4.pdf 100.2Kb PDF View/Open
Bab 5.pdf 31.18Kb PDF View/Open
Daftar Pustaka.pdf 24.26Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record