TINJAUAN ATAS CARA PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) SERTA SANKSI ADMINISTRASI ATAS WAJIB PAJAK TELAT BAYAR PADA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG

Widyatama Repository

TINJAUAN ATAS CARA PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) SERTA SANKSI ADMINISTRASI ATAS WAJIB PAJAK TELAT BAYAR PADA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG

Show full item record

Title: TINJAUAN ATAS CARA PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) SERTA SANKSI ADMINISTRASI ATAS WAJIB PAJAK TELAT BAYAR PADA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG
Author: Anggara, Pandji Kusuma
Abstract: Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan yang terutang pada Wajib Pajak dan bagaimana cara pengenaan sanksi admninistrasi pada Wajib Pajak telat bayar Dalam pelaksanaan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan, penghitungan PBB dimulai dari mengklasifikasikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan, penghitungan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan PBB, Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagai pengurang dasar pengenaan PBB, kemudian tarif PBB untuk mengetahui besaran pajak yang terutang. Adapun pengenaan sanksi administrasi kepada Wajib Pajak apabila pelunasan pajak terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dalam melakukan penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Pekotaan telah sesuai dengan Undang – Undang dan Peraturan yang berlaku.
URI: http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/5836
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
Cover.pdf 43.43Kb PDF View/Open
Lembar Pengesahan.pdf 144.0Kb PDF View/Open
Abstrak.pdf 36.84Kb PDF View/Open
Kata Pengantar.pdf 38.12Kb PDF View/Open
Daftar Isi.pdf 28.67Kb PDF View/Open
Daftar Gambar.pdf 29.14Kb PDF View/Open
Daftar Lampiran.pdf 29.47Kb PDF View/Open
Bab 1.pdf 46.73Kb PDF View/Open
Bab 2.pdf 85.23Kb PDF View/Open
Bab 3.pdf 77.61Kb PDF View/Open
Bab 4.pdf 57.57Kb PDF View/Open
Bab 5.pdf 14.93Kb PDF View/Open
Daftar Pustaka.pdf 32.51Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record