TINJAUAN ATAS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 TENTANG JASA PADA PERUSAHAAN DAERAH JASA DAN KEPARIWISATAAN OROVINSI JAWA BARAT

Widyatama Repository

TINJAUAN ATAS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 TENTANG JASA PADA PERUSAHAAN DAERAH JASA DAN KEPARIWISATAAN OROVINSI JAWA BARAT

Show full item record

Title: TINJAUAN ATAS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 TENTANG JASA PADA PERUSAHAAN DAERAH JASA DAN KEPARIWISATAAN OROVINSI JAWA BARAT
Author: Utami, Indah Tri
Abstract: Penerimaan yang didapat selain untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan juga untuk memantapkan kestabilan ekonomi, pemerataan pendapatan serta untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, sejalan dengan tujuan tersebut maka usaha yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan sealin dari sektor migas dan non migas adalah melalui perpajakan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran negara. Pajak penghasilan pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan, ketetntuan dalam pasal ini mengatur tentang pajak yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan Wajib Pajak dalam Negeri dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan paal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Objek penelitian Laporan Tugas Akhir ini adalah “Tinjauan Atas Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Tentang Jasa pada Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat” yang beralamat di jalan Braga No.15 Bandung. Metode penelirian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif yaitu mengumpulkan data yang bersifat primer maupun sekunder, yakni dengan menggunakan observasi, untuk mengambil data primer, dan teknik perpustakaan untuk data sekunder. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyimpuklkan dalam pelaksanaan perhitungan PPh pasal 23 yang dilakukan oleh PD.Jasa dan Kepariwisataan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undang Perpajakan yaitu dengan menggunakan tarif 2%, tetapi dalam prosedur penyetoran dan pelaporan serta penerapan PPh pasal 23 dalam SPT Tahunan masih tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
URI: http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/5032
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
Cover.pdf 84.42Kb PDF View/Open
Lembar Pengesahan.pdf 84.13Kb PDF View/Open
Abstrak.pdf 84.88Kb PDF View/Open
Daftar Isi.pdf 100.0Kb PDF View/Open
Daftar Tabel.pdf 83.29Kb PDF View/Open
Daftar Lampiran.pdf 83.50Kb PDF View/Open
Bab 1.pdf 182.4Kb PDF View/Open
Bab 2.pdf 209.2Kb PDF View/Open
Bab 3.pdf 173.5Kb PDF View/Open
Bab 4.pdf 118.4Kb PDF View/Open
Bab 5.pdf 84.20Kb PDF View/Open
Daftar Pustaka.pdf 93.01Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record