TINJAUAN ATAS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA BANDUNG TEGALLEGA

Widyatama Repository

TINJAUAN ATAS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA BANDUNG TEGALLEGA

Show full item record

Title: TINJAUAN ATAS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA BANDUNG TEGALLEGA
Author: Agustina, Karlina
Abstract: Kesadaran atau kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak menentukan penerimaan negara, karena dalam sistem perpajakan Indonesia Wajib Pajak diberi kepercayaan yang lebih besar untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya sesuai dengan sistem Self Assessment. Melalui sistem ini, pelaksanaan sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih baik, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami masyarakat sebagai Wajib Pajak. Dengan adanya sistem Self Assessment, pemerintah sebagai aparat melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak dalam hal kepatuhan atau kesadaran untuk melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan dari Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi administrasi terhadap pajak penghasilan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega, dan untuk mengetahui kendalakendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi administrasi terhadap Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. Adapun metode yang digunakan penulis yaitu metode analisis deskriptif. Penulis melakukan kerja praktik pada KPP Pratama Bandung Tegallega yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No.216 Bandung. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa penerapan sanksi administrasi terhadap pajak penghasilan Wajib Pajak Badan sudah sesuai dengan Undangundang Perpajakan yang berlaku, baik sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan. Secara keseluruhan KPP Pratama tidak memiliki kendala dalam Penerapan Sanksi Administrasi PPh Wajib Pajak Badan, karena KPP Pratama telah menerapkan sanksi administrasi sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang dikenal dengan UU KUP. Kendala-kendala yang dialami pada Wajib Pajak Badan adalah ketidakmengertian Wajib Pajak mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan, dan kekhilafan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajibannya. Langkah-langkah yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Tegallega untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah pihak KPP menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pengetahuan tentang ketentuan perpajakan dengan cara membagikan buku panduan perpajakan, pihak KPP akan siap melayani Wajib Pajak, dan penyediaan brosur-brosur tentang perpajakan. Berdasarkan tinjauan yang penulis lakukan menunjukkan bahwa penerapan sanksi administrasi terhadap Pajak Penghasilan sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan langkah-langkah yang dilakukan KPP Pratama dapat mengurangi kendala-kendala yang ada.
URI: http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/4889
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
Cover.pdf 167.1Kb PDF View/Open
Lembar Pengesahan.pdf 39.71Kb PDF View/Open
Abstrak.pdf 47.79Kb PDF View/Open
Kata Pengantar.pdf 48.79Kb PDF View/Open
Daftar Isi.pdf 41.59Kb PDF View/Open
Daftar Tabel.pdf 37.91Kb PDF View/Open
Daftar Lampiran.pdf 37.76Kb PDF View/Open
Bab 1.pdf 55.43Kb PDF View/Open
Bab 2.pdf 117.4Kb PDF View/Open
Bab 3.pdf 71.13Kb PDF View/Open
Bab 4.pdf 64.46Kb PDF View/Open
Bab 5.pdf 50.12Kb PDF View/Open
Daftar Pustaka.pdf 37.98Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record