TINJAUAN ATAS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN KOTA BANDUNG

Widyatama Repository

TINJAUAN ATAS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN KOTA BANDUNG

Show full item record

Title: TINJAUAN ATAS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN KOTA BANDUNG
Author: Fitriani, Nurul
Abstract: Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah tersebut diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional, maka diperlukan pendapatan asli daerah yang berasal dari dana perimbangan, pinjaman daerah dan penerimaan bagi hasil pajak antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,salah satu penerimaan bagi hasil pajak yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan hal tersebut dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini penulis mengambil judul “Tinjauan Atas Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Pada Dinas Pendapatan Kota Bandung” Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kekayaan khususnya tanah dan bangunan yang dimiliki atau dimanfaatkan seseorang. Berdasarkan Undang-Undanng No 12 Tahun 1994 di dalamnya terdapat peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan yang melimpahkan kewenangan Mentri Keuangan dalam hal penagihan PBB kepada Gubernur dan Bupati/Walikota. Penulis melaksanakan penelitian pada Dinas Pendapatan Kota Bandung yang beralamat di Jln. Wastukencana No.2 Bandung. Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu analisis dengan cara menggambarkan atau menjelaskan suatu keadaan yang didasarkan pada data-data yang diperoleh kemudian disimpulkan serta saran-saran yang diperlukan, penulis juga secara langsung turut melaksanakan kegiatan tanya jawab dengan pihak terkait yang berhubungan dengan masalah yang dibahas Berdasarkan hasil pembahasan untuk Pajak Bumi dan Banguan DIPENDA Kota Bandung menggunakan official assesment system, karena jumlah pajak terutang sudah tercantum dalam SPPT, sehingga Wajib Pajak hanya membayar pajak terutangnya. Penerimaan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan antara pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah diatur melalui Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2000 dengan rincian untuk Pemerintah Daerah 90% sedangkan untuk Pemerintah Pusat 10%. Saran yang dapat penulis berikan terhadap DIPENDA Kota Bandung dalam rangka menigkatkan pendapata Pajak Bumi dan Bangunan adalah dilakukannya pengecekan secara teliti dan berulang pada SPPT yang akan diterbitkan dan melaksanakan pengecekan secara berkala terhadap Objek Pajak yang akan dikenakan Pajak Bumi dan Banguan, sehingga SPPT yang diterbitkan tidak menjadi ganda dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
URI: http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/4839
Date: 2009


Files in this item

Files Size Format View
Cover.pdf 43.08Kb PDF View/Open
Lembar Pengesahan.pdf 49.96Kb PDF View/Open
Abstrak.pdf 101.7Kb PDF View/Open
Kata Pengantar.pdf 75.28Kb PDF View/Open
Daftar Isi.pdf 37.71Kb PDF View/Open
Daftar Lampiran.pdf 24.38Kb PDF View/Open
Bab 1.pdf 128.4Kb PDF View/Open
Bab 2.pdf 149.4Kb PDF View/Open
Bab 3.pdf 95.23Kb PDF View/Open
Bab 4.pdf 71.37Kb PDF View/Open
Bab 5.pdf 74.74Kb PDF View/Open
Daftar Pustaka.pdf 65.47Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record