TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KOTA BANDUNG

Widyatama Repository

TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KOTA BANDUNG

Show full item record

Title: TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KOTA BANDUNG
Author: Desa, Purnama
Abstract: Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan orang pribadi dalam negeri baik berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 karyawan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung yang beralamat di Jalan Cianjur No. 4 Kota Bandung. Objek penelitian Tugas Akhir ini adalah “Tinjauan Atas Pelaksanaan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kota Bandung”. Metode penelitian yang diterapkan dalam penyusunan Tugas Akhir ini yaitu menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan mengenai masalah yang sedang berlangsung berdasarkan data yang diperoleh. Berdasarkan Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, pihak yang wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah pemberi kerja, dalam hal ini Dinas Bina Marga dan Pengairan(DBMP), selain memotong PPh Pasal 21, pemotong menyetorkan Pajak Penghasilan tersebut ke Bank yang telah ditunjuk yaitu Bank Jabar dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak), hasil dari penyetoran tersebut kemudian harus dilaporkan ke kantor pelayanan pajak (KPP) Bandung-Karees, dimana Dinas itu terdaftar. Pelaksanaan pemotongan PPh Psl 21 hendaknya dilakukan sebaik-baiknya agar tidak mendapatkan sanksi perpajakan apabila terdapat kekeliruan dalm pemotongan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 Pegawai pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung telah sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku dan pelaksanaannya tidak mengalami kendala karena telah menerapkan sistem komputerisasi. Penulis menyarankan agar sistem yang diterapkan dalam proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 agar dipertahankan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.
URI: http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/4806
Date: 2009


Files in this item

Files Size Format View
Cover.pdf 30.35Kb PDF View/Open
Lembar Pengesahan.pdf 48.43Kb PDF View/Open
Abstrak.pdf 41.38Kb PDF View/Open
Kata Pengantar.pdf 51.26Kb PDF View/Open
Daftar Isi.pdf 42.89Kb PDF View/Open
Daftar Tabel.pdf 37.79Kb PDF View/Open
Daftar Lampiran.pdf 37.65Kb PDF View/Open
Bab 1.pdf 62.39Kb PDF View/Open
Bab 2.pdf 112.9Kb PDF View/Open
Bab 3.pdf 68.31Kb PDF View/Open
Bab 4.pdf 80.14Kb PDF View/Open
Bab 5.pdf 41.96Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record