TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG

Widyatama Repository

TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG

Show full item record

Title: TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG
Author: Sukmawati, Astri Krishartanti
Abstract: Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 karyawan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung yang beralamat di Jalan Kol.Masturi Km 3 Kota Cimahi. Metode penelitian yaitu metode deskriptif yang menggambarkan mengenai masalah yang sedang berlangsung berdasarkan data yang diperoleh, kemudian ditarik kesimpulannya serta saran-saran bilamana diperlukan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti. Berdasarkan Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, pihak yang wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah pemberi kerja, dalam hal ini Perusahaan Daerah Air Minum, selain memotong PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut ke Bank.dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) untuk setiap bulannya, hasil dari penyetoran tersebut kemudian harus dilaporkan ke kantor pelayanan pajak (KPP) Cimahi, dimana Perusahaan itu terdaftar. Pelaksanaan kewajiban memotong PPh Pasal 21 tersebut hendaknya benar-benar dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena apabila terdapat kekeliruan maka akan berakibat si pemotong dikenakan sanksi perpajakan. Dari hasil penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis, diperoleh kesimpulan bahwa dalam melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 karyawan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung telah sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku dan pelaksanaannya tidak mengalami kendala karena telah menerapkan sistim komputerisasi. Penulis menyarankan hendaknya para karyawan mendapatkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 agar karyawan lebih mengetahui barapa jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong dari gaji masing-masing karyawan.
URI: http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/4774
Date: 2009


Files in this item

Files Size Format View
Cover.pdf 31.37Kb PDF View/Open
Lembar Pengesahan.pdf 42.08Kb PDF View/Open
Abstrak.pdf 41.87Kb PDF View/Open
Kata Pengantar.pdf 52.12Kb PDF View/Open
Daftar Isi.pdf 44.36Kb PDF View/Open
Daftar Tabel.pdf 38.32Kb PDF View/Open
Daftar Lampiran.pdf 38.13Kb PDF View/Open
Bab 1.pdf 60.32Kb PDF View/Open
Bab 2.pdf 117.6Kb PDF View/Open
Bab 3.pdf 79.59Kb PDF View/Open
Bab 4.pdf 92.33Kb PDF View/Open
Bab 5.pdf 41.90Kb PDF View/Open
Daftar Pustaka.pdf 38.42Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record