TINJAUAN MENGENAI SISTEM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARYAWAN PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA (JASINDO) KANTOR CABANG SUPRATMAN BANDUNG

Widyatama Repository

TINJAUAN MENGENAI SISTEM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARYAWAN PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA (JASINDO) KANTOR CABANG SUPRATMAN BANDUNG

Show full item record

Title: TINJAUAN MENGENAI SISTEM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARYAWAN PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA (JASINDO) KANTOR CABANG SUPRATMAN BANDUNG
Author: Kusmayani, Nurwulan
Abstract: Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis membahas mengenai Sistem Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan yang dilaksanakan pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) kantor cabang Supratman Bandung. PT. Asuransi Jasa Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa asuransi kerugian, dimana perusahaan lebih memprioritaskan kepercayaan dari masyarakat. Bagi perusahaan pada umumnya, masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan hal yang mengkhawatirkan bagi setiap karyawan. Serikat karyawan tidak senang dengan adanya PHK karena jelas merugikan anggotanya, pemerintah pun demikian, karena dapat merugikan masyarakat dan menggangu stabilitas walaupun sebenarnya pemutusan hubungan kerja boleh dilakukan, asalkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Pemutusan hubungan kerja adalah proses pelepasan keterikatan kerja sama antara perusahaan dengan karyawan. Adapun alasan Jasindo melakukan PHK adalah karena karyawan melakukan kesalahan berat berupa penggelapan uang, pemberhentian umum dan pemensiunan. Dilakukannya PHK tersebut sudah berdasarkan pada alasan dan bukti-bukti yang kuat, dimana karyawan yang terkena PHK akan mendapatkan kompensasi PHK berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. PHK umumnya terjadi karena ada masalah, baik dari pihak perusahaan maupun karyawan. Terdapat beberapa masalah yang timbul dalam PHK, diantaranya konflik yang menimbulkan perselisihan. Perselisihan tersebut meliputi perselisihan hak sehingga timbul keluh kesah karyawan, perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat karyawan. Selanjutnya, mengenai solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah dalam PHK adalah dengan penyelesaian masalah secara bipartit/musyawarah untuk mufakat, apabila tidak berhasil dapat dilakukan dengan penyelesaian di luar pengadilan (arbitrase, konsiliasi dan mediasi) atau melalui pengadilan (PHI dan Mahkamah Agung). Dari hasil pengamatan tersebut, penulis berkesimpulan bahwa Sistem Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh PT. Jasindo, sudah berdasarkan pada aturan-aturan yang berlaku dalam Peraturan Perusahaan, Peraturan Kekaryawanan, Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Ketenagakerjaan. Sehingga tidak akan ada penyimpangan atau kesalahpahaman yang terjadi apabila PHK dilakukan.
URI: http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/4360
Date: 2006


Files in this item

Files Size Format View
Cover.pdf 19.94Kb PDF View/Open
Lembar Pengesahan.pdf 25.76Kb PDF View/Open
Abstrak.pdf 26.23Kb PDF View/Open
Kata Pengantar.pdf 29.74Kb PDF View/Open
Daftar Isi.pdf 28.39Kb PDF View/Open
Bab 1.pdf 38.21Kb PDF View/Open
Bab 2.pdf 69.49Kb PDF View/Open
Bab 3.pdf 66.00Kb PDF View/Open
Bab 4.pdf 83.53Kb PDF View/Open
Bab 5.pdf 33.34Kb PDF View/Open
Daftar Pustaka.pdf 22.93Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record