TINJAUAN TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KANTOR DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KOTA BANDUNG

Widyatama Repository

TINJAUAN TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KANTOR DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KOTA BANDUNG

Show full item record

Title: TINJAUAN TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KANTOR DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KOTA BANDUNG
Author: Nurpitriya, Irma
Abstract: Dinas Daerah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris Daerah. Kantor Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung, merupakan salah satu perangkat Dinas Daerah yang memiliki tugas pokok yaitu mengatur dan mengurus sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umun lingkup kebinamargaan dan pengairan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kota Bandung mempunyai fungsi melaksanakan perumusan kebijakan teknis lingkup kebinamargaan dan pengairan, menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebinamargaan dan pengairan, pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional kebinamargaan dan pengairan yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian, pembangunan, dan pemeliharaan, serta pengelolaan bahan dan penerangan jalan umum, pelaksanaan pelayanan teknis administratif dinas, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan uraian ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung termasuk kedalam Pegawai Negeri Sipil daerah yaitu Pegawai Negeri Sipil yang gajinya di bebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bekerja pada pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, wewenang tentang pelaksanaan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil daerah ada pada pejabat pembina kepegawaian daerah, yaitu Walikota Bandung beserta jajaran yang berwenang. Proses pemberhentian pada Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat timbul karena beberapa hal, diantaranya yaitu: pemberhentian atas permintaan pegawai sendiri, pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun, pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi, pemberhentian karena melakukan pelanggaran atau tindak pidana penyelewengan, pemberhentian karena tidak cakap jasmani atau rohani, pemberhentian karena meninggalkan tugas, pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang, dan pemberhentian karena hal-hal lain yang akhirnya harus mengambil keputusan tersebut dilakukan, tentu dengan mengikuti prosedur yang berlaku pada proses pemberhentian tersebut dilakukan. Oleh karena itu pelaksanaan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ini harus sesuai dengan prosedur yang berlaku dan harus di dasarkan pada alasan yang kuat.
URI: http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/4166
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
Cover.pdf 440.5Kb PDF View/Open
Abstrak.pdf 33.16Kb PDF View/Open
Bab 1.pdf 62.23Kb PDF View/Open
Bab 2.pdf 120.3Kb PDF View/Open
Bab 3.pdf 340.6Kb PDF View/Open
Bab 4.pdf 93.19Kb PDF View/Open
Bab 5.pdf 41.84Kb PDF View/Open
Daftar Pustaka.pdf 22.81Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record