PENGARUH KEIKUTSERTAAN DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA APARATUR TERHADAP REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)

Widyatama Repository

PENGARUH KEIKUTSERTAAN DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA APARATUR TERHADAP REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)

Show full item record

Title: PENGARUH KEIKUTSERTAAN DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA APARATUR TERHADAP REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)
Author: Joemara, Dally Marvies
Abstract: Skripsi yang berjudul “Pengaruh Keikutsertaan dalam Penyusunan Anggaran Belanja Aparatur Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah” (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung) beranjak dari masalah yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung sekarang ini. Adapun masalah tersebut adalah masih lemahnya kemampuan PAD, sehingga akan berpengaruh terhadap penyusunan Anggaran Belanja Aparatur yang merupakan acuan dalam realisasi PAD. Penelitian ini mencoba untuk melihat ada tidaknya pengaruh antara keikutsertaan dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan menggunakan metode deskriptif, penulis berusaha untuk memecahkan masalah melalui data yang dikumpulkan untuk kemudian diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut. Hipotesis yang diajukan adalah terdapat pengaruh yang positif antara keikutsertaan dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur terhadap realisasi PAD. Ini mengandung arti bahwa diantara keikutsertaan dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur dengan realisasi PAD mempunyai hubungan yang searah. Pengujian hipotesis tersebut menggunakan analisis regresi dan analisis korelasi. Pengujian dengan analisis regresi ditujukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara keikutsertaan dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur (independent variable) terhadap realisasi PAD (dependent variable). Hasil analisis regresi ini menunjukkan nilai b atau koefisien regresi adalah 0,0018 dan bertanda positif yang berarti bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen bersifat searah. Artinya setiap perubahan atau kenaikkan pada nilai variabel independen maka akan berbanding lurus dengan perubahan atau kenaikkan pada variabel dependen. Pengujian dengan analisis korelasi ditujukan untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Hasil analisis korelasi menunjukkan nilai r atau koefisien korelasi adalah 0,937 artinya hubungan antara kedua variabel tersebut adalah kuat dan bersifat searah. Sementara itu besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat ditunjukkan dengan koefisien determinasi yaitu sebesar 87,80%. Dalam pengujian hipotesis penulis menggunakan statistik uji “t”. Bila thitung lebih besar dari ttabel maka keputusan statistiknya Ho ditolak atau H1 diterima. Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan thitung sebesar 3,82 dan ttabel sebesar 2,92. Artinya bahwa antara keikutsertaan dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur dengan realisasi PAD terdapat korelasi positif. Dengan demikian nilai t hitung > t tabel sehingga keputusan statistiknya adalah Ho ditolak atau H1 diterima, maka hipotesis “Terdapat pengaruh yang positif antara keikutsertaan dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur terhadap realisasi PAD” dapat diterima
Description: Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah. Undang-undang ini memberikan otonomi secara utuh kepada daerah kabupaten dan kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Sekarang daerah sudah diberi kewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Otonomi yang diberikan kepada kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaat sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan demikian Pemerintah Kota diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat di daerahnya, agar dapat mendorong timbulnya prakarsa dan partisipasi aktif masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang merupakan prasyarat keberhasilan pelaksanaan pemerintahan. Adapun penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan pada prinsipprinsip pemberian otonomi yang nyata, bertanggung jawab, asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas berbantuan. Prinsip-prinsip tersebut diatur oleh ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) No. IV/MPR1978 tentang GBHN jo TAP MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN.
URI: http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/2262
Date: 2007-07


Files in this item

Files Size Format View Description
0102065.pdf 366.8Kb PDF View/Open Full file

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record