PERANAN INSPEKTORAT DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG

Widyatama Repository

PERANAN INSPEKTORAT DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG

Show full item record

Title: PERANAN INSPEKTORAT DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG
Author: Mariani, Purwanti
Abstract: Suatu keberhasilan instansi dalam menjalankan fungsinya tidak terlepas dari peran pengawas dalam menghasilkan pendapatan suatu organisasi. Adanya otonomi daerah dapat memberikan kebebasan bagi daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya masing-masing serta dalam pengaturan terhadap keuangan daerahnya. Aparat yang melakukan pengawasan fungsional pada Pemerintahan kota Bandung adalah Inspektorat Kota Bandung yang sebelumnya bernama Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana peranan Inspektorat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintahan Kota Bandung. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan studi kasus, sedangkan untuk memperoleh data dipergunakan penelitian lapangan dengan didukung oleh penelitian kepustakaan. Dengan menggunakan rumus koefisien korelasi dapat diketahui nilai korelasi sebesar 0,646 yang menunjukan bahwa peran Inspektorat memiliki hubungan yang kuat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan pengujian hipotesis diperoleh thitung > ttabel yang berarti Ho ditolak. Dari hasil penelitian dan pembahasan, penulis menarik kesimpulan bahwa Inspektorat berperan dalam meningkatkan Pendapatan asli Daerah pada Pemerintahan Kota Bandung.
Description: Dengan adanya reformasi di tubuh pemerintah, maka terdapat perubahan yang cukup mendasar atas kedudukan aparat di lingkungan pemerintahan khususnya di lingkungan aparat internal audit (pengawasan fungsional). Perubahan pola pengawasan yang mendasar adalah dengan diberikannya keleluasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka diperlukan peningkatan peran DPRD dan masyarakat luas dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah, karena nantinya Kepala Daerah bertanggungjawab kepada DPRD dan masyarakat. Suatu keberhasilan instansi dalam menjalankan fungsinya tidak terlepas dari peran pengawas dalam menghasilkan pendapatan suatu organisasi. Adanya tuntutan ini, memaksa pemerintah pusat mengeluarkan suatu undang-undang yang dapat memberikan kebebasan bagi daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya masing-masing serta dalam pengaturan terhadap keuangan daerahnya. Maka disahkanlah undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah serta undang-undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan akan menciptakan suatu kemandirian daerah yang dapat memicu suatu pertumbuhan daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan pada masyarakat daerah tersebut. Untuk itu diperlukan aparatur pemerintah yang cakap dan terampil untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sebagai perencana dan pelaksana pembangunan.
URI: http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/2249
Date: 2012-01-30


Files in this item

Files Size Format View Description
0108107.pdf 4.528Mb PDF View/Open Full file

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record