Analisis Perbandingan Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Selatan)

Widyatama Repository

Analisis Perbandingan Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Selatan)

Show full item record

Title: Analisis Perbandingan Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Selatan)
Author: Fitrida, Maya
Abstract: Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan ditetapkannya UU No. 5/1974 yang diganti dengan UU No. 22/1999 yang kemudian direvisi lagi menjadi UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah serta UU No. 32/1956 yang diganti dengan UU No. 25/1999 yang kemudian direvisi lagi menjadi UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang diharapkan dapat memperbaiki kinerjanya diberbagai bidang termasuk dalam bidang keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu tolak ukur untuk menilai kinerja keuangan daerah. Untuk menganalisa laporan keuangan pemerintah daerah tersebut dilakukan penelitian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Selatan. Adapun data yang dikumpulkan meliputi 6 tahun anggaran, yakni 3 tahun sebelum otonomi daerah dan 3 tahun sesudah otonomi daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan dalam kinerja keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Selatan setelah pelaksanaan otonomi daerah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif dengan teknik pengolahan dan analisis data menggunakan rasio-rasio yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio leverage untuk menganalisis neraca, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pengelolaan PAD, rasio belanja rutin dan belanja pembangunan terhadap APBD, dan rasio pertumbuhan PAD untuk menganalisis APBD, serta menggunakan rasio pertumbuhan arus kas bersih untuk menganalisis laporan arus kas. Setelah itu dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji selisih dua rata-rata berpasangan (uji t). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat likuiditas, efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan asli daerah, serta pertumbuhan arus kas bersih setelah pelaksanaan otonomi daerah. Namun perbedaan tersebut justru menunjukkan penurunan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung. Adapun tingkat solvabilitas, leverage, kemandirian keuangan daerah, belanja rutin, belanja pembangunan dan pertumbuhan pendapatan asli daerah tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan.
URI: http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/1449
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View Description
Bab1-2.pdf 20.79Mb PDF View/Open Bab I - II
Bab3-5.pdf 21.65Mb PDF View/Open Bab III - V
Cover.pdf 4.385Mb PDF View/Open cover

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record