Peranan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah Sebagai Alat Pengendalian Belanja Pembangunan Daerah (Studi Kasus pada Dinas Tata Ruang Lingkungan Hidup dan Pemukiman di Bidang Pemukiman Kota Sukabumi)

Widyatama Repository

Peranan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah Sebagai Alat Pengendalian Belanja Pembangunan Daerah (Studi Kasus pada Dinas Tata Ruang Lingkungan Hidup dan Pemukiman di Bidang Pemukiman Kota Sukabumi)

Show full item record

Title: Peranan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah Sebagai Alat Pengendalian Belanja Pembangunan Daerah (Studi Kasus pada Dinas Tata Ruang Lingkungan Hidup dan Pemukiman di Bidang Pemukiman Kota Sukabumi)
Author: Ummah, Hera Nurhairil
Abstract: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah itu mendorong pemerintah di tingkat Kabupaten dan Kota untuk dapat melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerahnya di segala bidang. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut maka setiap instansi-instansi terkait memilki anggaran belanja guna pelaksanaan program instansi tersebut. Dalam kesempatan ini penulis mencoba meneliti seajuhmana tingkat efektivitas anggaran belanja pembangunan sebagai alat pengendalian belanja pembangunan pada Dinas Tata Ruang Lingkungan Hidup dan Pemukiman di Bidang Pemukiman Kota Sukabumi. Setelah dilakukan penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi di dukung dengan hasil pengolahan data, penulis menyimpulkan bahwa anggaran belanja pembangunan sebagai alat pengendalian pembangunan pada Dinas Tata Ruang Lingkungan Hidup dan Pemukiman Kota Sukabumi telah dirasakan efektif keberadaannya. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian unit cost outcome realisasi sama dengan unit cost outcome rencana atau tingkat persentase efektivitas 100%. Rancangan Anggaran dan Pendapatan Daerah (RAPBD) pada Dinas Tata Ruang Lingkungan Hidup dan Pemukiman Kota Sukabumi dibuat pada triwulan ke empat yaitu sekitar bulan November. Dasar pembuatan atau penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Tata Ruang Lingkungan Hidup dan Pemukiman Kota Sukabumi berdasarkan kepada survei di lapangan, Kebutuhan pengelolaannya serta harga pasar, yang kemudian disahkan oleh surat keputusan Walikota berupa Standar Biaya Tertinggi dan Standar Analisa. Setelah disusun, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) diserahkan ke pemerintah propinsi. Adapun yang menjadi landasan hukum yang menjadi dasar peraturan pembuatan Prosedur Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Dinas Tata Ruang Lingkungan Hidup dan Pemukiman di bidang Pemukiman Kota Sukabumi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Bab IV Pasal 31 sampai dengan Pasal 44 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006.
URI: http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/10364/1020
Date: 2008-08


Files in this item

Files Size Format View
bab5.pdf 30.04Kb PDF View/Open
bab3-4.pdf 607.1Kb PDF View/Open
bab1-2.pdf 450.7Kb PDF View/Open
cover.pdf 34.33Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record